Menuju Kementerian Sosial Corporate University

Banjarbaru, Nopember 2019 (BBPPKS Banjarmasin). Dengan ditetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan ASN, maka dilakukan upaya pemetaan Standar Kompetensi Jabatan untuk setiap jabatan ASN guna menguraikan identitas, kompetensi, dan persyaratannya. Adanya Standar Kompetensi ASN yang memuat kompetensi manajerial, sosio kultural, dan teknis, dapat menjadi acuan dalam perencanaan dan pengadaan, pengembangan karier dan kompetensi, uji kompetensi untuk seleksi dan pengembangan, sistem informasi manajemen, serta kelompok rencana suksesi (talent pool). Setelah standar kompetensi ditetapkan, tahap berikutnya adalah mengukur kompetensi individual berdasarkan standar yang menjadi acuan, apakah memenuhi atau tidak, di atas atau di bawah standar, sehingga dapat diketahui kompetensi apa yang perlu dikembangkan.

Pengembangan kompetensi ditujukan untuk mengisi kesenjangan antara kompetensi individu dan jabatannya (competence gap). Mengisi kesenjangan kompetensi melalui pengembangan menjadi sangat penting agar tidak berakibat pada kesenjangan kinerja, yakni adanya ketimpangan antara target kinerja dan hasil yang dicapai karena tidak kompeten dalam melaksanakan tugasnya. Untuk itu, pemerintah berupaya melakukan transformasi metode pembelajaran dari dari metode klasik yang pada umumnya pasif di kelas menjadi ‘metode modern’ yang melibatkan pegawai secara aktif dalam pembelajaran berkelanjutan di unit kerja melalui mentoring, coaching, magang, penugasan khusus, dan sebagainya. Transformasi dimaksud dinamakan ASN Corporate University yang bertujuan untuk memfungsikan seluruh instansi sebagai unit pembelajaran dalam upaya peningkatan kualitas SDM secara sistematis dan berkesinambungan. ASN Corporate University menggunakan proporsi pembelajaran 70:20:10, yakni 70% pembelajaran di unit kerja, 20% coaching, mentoring, dan umpan balik, serta 10% pempelajaran di kelas. Implementasi ASN Corporate University memerlukan peran aktif seluruh pejabat structural dalam menilai dan mengembangkan bawahan yang menjadi tanggung jawabnya dengan pandangan positif bahwa pengembangan kompetensi individu pada dasarnya adalah upaya pengembangan kinerja unit dan organisasi.

Kepala BBPPKS Banjarmasin telah berkunjung ke Balai Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Kementerian Keuangan dalam mendapatkan informasi mengenai penerapan Corporate University di Kementeian Keuangan yang mana sudah diterapkan sejak tahun 2016. Hasil kunjungan tersebut diperoleh bahwa untuk menerapkan sistem Corporate University perlu dukungan dari berbagai pihak dari level Menteri sampai yang bawah dan hal tersebut dilakukan secara berkesinambungan. Untuk  membangun Corporate University perlu ditunjang oleh dasar hukum atau peraturan hukum yang memayunginya sehingga mau tidak mau seluruh pegawai harus melaksanakannya. Sarana dan prasarana pun juga harus dibangun untuk menunjang sistem Corporate University seperti kegiatan e-learning, Knowledge Learning Center, sistem server, dll.

       Untuk menghadapi perubahan jaman yang semakin cepat, maka BBPPKS  Banjarmasin mendapatkan tugas untuk mengembangkan Corporate University di Kementerian Sosial sebagai pilot project. Beberapa hal telah dilakukan diantaranya:P

  1. Pembentukan tim efektif

     Kepala Balai menerbitkan Surat Keputan mengenai Tim Efektif yaitu Surat Keputusan Kepala BBPPKS Banjarmasin Nomor 1752/6.1.2/HM.02/09/2019 tanggal 27       September 2019 tentang Tim Efektif Proyek Perubahan Kementerian Sosial Corporate University. Peran-peran dalam tim efektif tersebut yaitu Pengarah Proyek         Perubahan, Pimpinan Proyek Perubahan, Sekretariat, Bidang Penyelenggaraan Diklat dan Kerjasama, dan Bidang Penyusun Permensos.

2. Penyusunan Kurikulum dan modul pelatihan Kode Etik

    Kode etik dan kode perilaku wajib diketahui, dipahami, dan diterapkan oleh seluruh pegawai kementerian social. Oleh karena itu, untuk menerapkan sistem              Corporate university dimulai dengan diadakannya Diklat Kode etik dan kode perilaku kepada pegawai Kementerian Sosial. Dengan demikian perlu adanya                  Kurikulum dan Modul Kode etik dan kode perilaku supaya tujuan kediklatan dapat tercapai dengan baik.

3. Penyusunan Kepmensos tentang Kemensos CU

   Perlu adanya dasar Hukum yang menguatkan agar para stakeholder atau para pegawai berkomitmen melaksanakan Corporate University di Kementerian Sosial.       Oleh karena itu, Kepmensos perlu dibuat. Tim BBPPKS Berkoordinasi dengan tim OHH Badiklitpensos dan juga dengan Biro Hukum supaya proses penyusunan           Kepmensos tentang Corpu berjalan dengan baik.

4. Penyusunan LMS Kemensos CU

   Learning Management System perlu dibangun untuk menunjang sistem Corporate University. Hal yang harus dipersiapkan adalah server data. BBPPKS                     Banjarmasin berkoordinasi dengan Pusdatin Kementerian Sosial untuk penyiapan website/aplikasi untuk kegiatan e-learning, penyiapan pusat server data pegawai     (simpeg). Hasil koordinasi dengan pusdatin diperoleh website yang bisa disii oleh kegaitan e-learning yaitu https://corpu.kemsos.go.id

5. Integrasi Kurikulum dan modul pelatihan Kode Etik Draft dalam LMS e-learning

   Setelah Kurikulum dan modul pelatihan kode etik dan kode perilaku tersusun dan penyiapan server website sudah siap, maka langkah selanjutnya adalah                 mengintegrasikan keduanya. Akhirnya terbentuklah LMS untuk kode etik dan kode perilaku secara elearning di website https://corpu.kemsos.go.id atau                    https://elearning.kemsos.go.id.

6Ujicoba Pelatihan Kode Etik bagi ASN BBPPKS Banjarmasin

    Setelah terbangun LMS Diklat kode etik dan kode perilaku secara elearning terbentuk, maka dilakuan ujicoba kepada pegawai BBPPKS Banjarmasin baik yang            ASN  maupun yang bukan ASN. Hal ini dilakukan supaya para ASN di BBPPKS Banjarmasin lebih memahami Kode etik dan kode perilaku sehingga mereka                mengerti  bagaimana berperilaku dalam bernegara, berorganisasi, bermasyarakat, diri pribadi, dan sesame pegawai. Kegiatan diklat bisa dilakukan di mana saja        baik di rumah maupun di kantor tanpa dibatasi oleh ruang. Waktu untuk melaksanakan kegiatan tersebut juga terhitung fleksibel dengan ketentuan 24 JPL               selama  1 minggu.

         Beberapa kegiatan juga telah dilaksanakan di BBPPKS Banjarmasin untuk mendukung terlaksananya Kementeran Sosial Corporate University diantaranya yaitu IHT Microsoft Office, IHT Menulis, dan IHT membuat Video. Sesuai dengan amanat Presiden RI bahwa Indonesia harus memiliki SDM unggul maka BBPPKS Banjarmasin sangat peduli dengan SDM-nya sehingga selalu berkomitmen untuk mengembangkan kompetensi SDM BBPPKS Banjarmasin secara berkesinambungan. Apalagi BBPPKS Banjaarmasin bergerak dalam pengembangan SDM. Agar dapat mengembangkan kompetensi SDM ke luar, maka internal BBPPKS harus lebih dulu mengembangkan kompetensinya. @Kepala_BBPPKS_Banjarmasin