Menuju Kementerian Sosial Corporate University

Banjarbaru, Nopember 2019 (BBPPKS Banjarmasin). Dengan ditetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan ASN, maka dilakukan upaya pemetaan Standar Kompetensi Jabatan untuk setiap jabatan ASN guna menguraikan identitas, kompetensi, dan persyaratannya. Adanya Standar Kompetensi ASN yang memuat kompetensi manajerial, sosio kultural, dan teknis, dapat menjadi acuan dalam perencanaan dan pengadaan, pengembangan karier dan kompetensi, uji kompetensi untuk seleksi dan pengembangan, sistem informasi manajemen, serta kelompok rencana suksesi (talent pool). Setelah standar kompetensi ditetapkan, tahap berikutnya adalah mengukur kompetensi individual berdasarkan standar yang menjadi acuan, apakah memenuhi atau tidak, di atas atau di bawah standar, sehingga dapat diketahui kompetensi apa yang perlu dikembangkan.

Pengembangan kompetensi ditujukan untuk mengisi kesenjangan antara kompetensi individu dan jabatannya (competence gap). Mengisi kesenjangan kompetensi melalui pengembangan menjadi sangat penting agar tidak berakibat pada kesenjangan kinerja, yakni adanya ketimpangan antara target kinerja dan hasil yang dicapai karena tidak kompeten dalam melaksanakan tugasnya. Untuk itu, pemerintah berupaya melakukan transformasi metode pembelajaran dari dari metode klasik yang pada umumnya pasif di kelas menjadi ‘metode modern’ yang melibatkan pegawai secara aktif dalam pembelajaran berkelanjutan di unit kerja melalui mentoring, coaching, magang, penugasan khusus, dan sebagainya. Transformasi dimaksud dinamakan ASN Corporate University yang bertujuan untuk memfungsikan seluruh instansi sebagai unit pembelajaran dalam upaya peningkatan kualitas SDM secara sistematis dan berkesinambungan. ASN Corporate University menggunakan proporsi pembelajaran 70:20:10, yakni 70% pembelajaran di unit kerja, 20% coaching, mentoring, dan umpan balik, serta 10% pempelajaran di kelas. Implementasi ASN Corporate University memerlukan peran aktif seluruh pejabat structural dalam menilai dan mengembangkan bawahan yang menjadi tanggung jawabnya dengan pandangan positif bahwa pengembangan kompetensi individu pada dasarnya adalah upaya pengembangan kinerja unit dan organisasi.

Kepala BBPPKS Banjarmasin telah berkunjung ke Balai Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Kementerian Keuangan dalam mendapatkan informasi mengenai penerapan Corporate University di Kementeian Keuangan yang mana sudah diterapkan sejak tahun 2016. Hasil kunjungan tersebut diperoleh bahwa untuk menerapkan sistem Corporate University perlu dukungan dari berbagai pihak dari level Menteri sampai yang bawah dan hal tersebut dilakukan secara berkesinambungan. Untuk  membangun Corporate University perlu ditunjang oleh dasar hukum atau peraturan hukum yang memayunginya sehingga mau tidak mau seluruh pegawai harus melaksanakannya. Sarana dan prasarana pun juga harus dibangun untuk menunjang sistem Corporate University seperti kegiatan e-learning, Knowledge Learning Center, sistem server, dll.

       Untuk menghadapi perubahan jaman yang semakin cepat, maka BBPPKS  Banjarmasin mendapatkan tugas untuk mengembangkan Corporate University di Kementerian Sosial sebagai pilot project. Beberapa hal telah dilakukan diantaranya:P

  1. Pembentukan tim efektif

     Kepala Balai menerbitkan Surat Keputan mengenai Tim Efektif yaitu Surat Keputusan Kepala BBPPKS Banjarmasin Nomor 1752/6.1.2/HM.02/09/2019 tanggal 27       September 2019 tentang Tim Efektif Proyek Perubahan Kementerian Sosial Corporate University. Peran-peran dalam tim efektif tersebut yaitu Pengarah Proyek         Perubahan, Pimpinan Proyek Perubahan, Sekretariat, Bidang Penyelenggaraan Diklat dan Kerjasama, dan Bidang Penyusun Permensos.

2. Penyusunan Kurikulum dan modul pelatihan Kode Etik

    Kode etik dan kode perilaku wajib diketahui, dipahami, dan diterapkan oleh seluruh pegawai kementerian social. Oleh karena itu, untuk menerapkan sistem              Corporate university dimulai dengan diadakannya Diklat Kode etik dan kode perilaku kepada pegawai Kementerian Sosial. Dengan demikian perlu adanya                  Kurikulum dan Modul Kode etik dan kode perilaku supaya tujuan kediklatan dapat tercapai dengan baik.

3. Penyusunan Kepmensos tentang Kemensos CU

   Perlu adanya dasar Hukum yang menguatkan agar para stakeholder atau para pegawai berkomitmen melaksanakan Corporate University di Kementerian Sosial.       Oleh karena itu, Kepmensos perlu dibuat. Tim BBPPKS Berkoordinasi dengan tim OHH Badiklitpensos dan juga dengan Biro Hukum supaya proses penyusunan           Kepmensos tentang Corpu berjalan dengan baik.

4. Penyusunan LMS Kemensos CU

   Learning Management System perlu dibangun untuk menunjang sistem Corporate University. Hal yang harus dipersiapkan adalah server data. BBPPKS                     Banjarmasin berkoordinasi dengan Pusdatin Kementerian Sosial untuk penyiapan website/aplikasi untuk kegiatan e-learning, penyiapan pusat server data pegawai     (simpeg). Hasil koordinasi dengan pusdatin diperoleh website yang bisa disii oleh kegaitan e-learning yaitu https://corpu.kemsos.go.id

5. Integrasi Kurikulum dan modul pelatihan Kode Etik Draft dalam LMS e-learning

   Setelah Kurikulum dan modul pelatihan kode etik dan kode perilaku tersusun dan penyiapan server website sudah siap, maka langkah selanjutnya adalah                 mengintegrasikan keduanya. Akhirnya terbentuklah LMS untuk kode etik dan kode perilaku secara elearning di website https://corpu.kemsos.go.id atau                    https://elearning.kemsos.go.id.

6Ujicoba Pelatihan Kode Etik bagi ASN BBPPKS Banjarmasin

    Setelah terbangun LMS Diklat kode etik dan kode perilaku secara elearning terbentuk, maka dilakuan ujicoba kepada pegawai BBPPKS Banjarmasin baik yang            ASN  maupun yang bukan ASN. Hal ini dilakukan supaya para ASN di BBPPKS Banjarmasin lebih memahami Kode etik dan kode perilaku sehingga mereka                mengerti  bagaimana berperilaku dalam bernegara, berorganisasi, bermasyarakat, diri pribadi, dan sesame pegawai. Kegiatan diklat bisa dilakukan di mana saja        baik di rumah maupun di kantor tanpa dibatasi oleh ruang. Waktu untuk melaksanakan kegiatan tersebut juga terhitung fleksibel dengan ketentuan 24 JPL               selama  1 minggu.

         Beberapa kegiatan juga telah dilaksanakan di BBPPKS Banjarmasin untuk mendukung terlaksananya Kementeran Sosial Corporate University diantaranya yaitu IHT Microsoft Office, IHT Menulis, dan IHT membuat Video. Sesuai dengan amanat Presiden RI bahwa Indonesia harus memiliki SDM unggul maka BBPPKS Banjarmasin sangat peduli dengan SDM-nya sehingga selalu berkomitmen untuk mengembangkan kompetensi SDM BBPPKS Banjarmasin secara berkesinambungan. Apalagi BBPPKS Banjaarmasin bergerak dalam pengembangan SDM. Agar dapat mengembangkan kompetensi SDM ke luar, maka internal BBPPKS harus lebih dulu mengembangkan kompetensinya. @Kepala_BBPPKS_Banjarmasin

Bangsa yang Besar adalah Bangsa yang Menghormati Jasa para Pahlawannya..

Momentum Mengenang Para Pahlawan Bangsa

Banjarbaru, 10 Nopember 2019. Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Regional IV Kalimantan dibawah payung Kementerian Sosial Republik Indonesia, menyelenggarakan upacara Hari Pahlawan 10 Nopember 2019 di Halaman Utama kantor BBPPKS Regional IV Kalimantan Jalan Trikora RT.32 R.05 Guntung Manggis Banjarbaru Kalimantan Selatan.

Bertindak selaku Pembina Upacara Kepala BBPPKS Regional IV Kalimantan (Bpk.R.Rasman), yang dalam sambutannya menyampaikan bahwa Hari Pahlawan 10 Nopember ini menjadi momentum bagi seluruh warga negara dan bangsa Indonesia untuk mengenang dan mengingat kembali betapa perjuangan para pahlawan bangsa mengorbangkan jiwa raganya demi Negara Kesatuan Republik Indonesia tercinta ini, dan mengajak kepada seluruh kita untuk terus berjuang dan mengisi dan mempertahankan kemerdekaan ini dengan berkarya dan berbuat yang positif dan terbaik bagi Bangsa, berupaya untuk menghindari pertikaian, perselisihan bahkan perpecahan diantara sesama anak bangsa.

Diikuti oleh seluruh ASN, Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri(PPNPN)dan Pegawai Outsorsing dilingkungan BBPPKS Regional IV Kalimantan Upacara Hari Pahlawan 10 Nopember 2019 berjalan dengan khitmad.

   @Adminweb.

WUJUDKAN LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL (LKS) YANG KOMPETEN MELALUI DIKLAT MLKS.

“PENGUATAN KAPASITAS SDM PENGELOLA LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL (LKS) MELALUI DIKLAT MANAJEMEN LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL”

Banjarbaru 23/10/2019, Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) sebagai salah satu bagian terpenting dalam mendukung pembangunan Kesejahteraan Sosial perlu di kelola dan di atur sesuai dengan standar dan aturan pemerintah yang berlaku, Kementerian Sosial RI. melalui Balai Besar Diklat Kesejahteraan Sosial Regional IV Kalimantan melaksanakan Diklat Manajemen Lembaga Kesejahteraan Sosial (MLKS) bagi Aparatur Sipil Negara di Wilayah Regional Kalimantan.
Diklat diselenggarakan selama 12 hari yang dimulai sejak tanggal 23 Oktober sampai dengan 3 Nopember 2019 yang bertempat di Kampus BBPPKS Regional IV Kalimantan jalan Trikora RT.32 RW.05 Guntung Manggis Banjarbaru – Kalimantan Selatan diikuti oleh 30 orang Aparatur Sipil Negara yang tersebar di Regional Kalimantan (Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara).

Diklat Manajemen Lembaga Kesejahteraan Sosial (MLKS) ini secara resmi dibuka oleh Kepala BBPPKS Regional IV Kalimantan (Bp.Rasman) dan di dampingi oleh Kabid Diklat & Kerjasama, dalam sambutannya Kepala BBPPKS Regional IV Kalimantan menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh Stakeholder (Dinas Sosial) yang telah menugaskan para pegawainya untuk mengikuti Diklat MLKS di Balai Besar Diklat Kesejahteraan Sosial Regional IV Kalimantan.

Kepala BBPPKS Regional IV Kalimantan menyampaikan kepada seluruh peserta agar dapat mengikuti diklat ini sampai selesai sehingga seluruh rangkaian materi diklat dapat diterima dan diserap dengan baik yang pada akhirnya mampu di implementasikan diwilayah kerja masing-masing.

Di tandai dengan pengalungan tanda peserta secara simbolis oleh Kepala BBPPKS Regional IV Kalimantan, maka Diklat MLKS bagi Aparatur Pemerintah di regional Kalimantan Resmi dibuka, @Admin

NILAI BUDAYA DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

OPINI PUBLIK “Nilai Budaya dalam Pemberdayaan Masyarakat”

Oleh Wahyu Nurharyati (Widyaiswara),

Masalah pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu kegiatan penting yang perlu dilakukan dalam upaya untuk memberdayakan terutama pada kelompok yang dinilai lemah dan rentan  terhadap kemiskinan sehingga mereka memiliki kemampuan dan kekuatan serta dapat melepaskan diri mereka dari berbagai keterpurukan, ketertinggalan dan keterbelakangan dan dengan demikian keinginan mereka untuk menjadi suatu kelompok yang maju, mandiri dan terpenuhi segala kebutuhannya bisa tercapai. Hanya saja istilah pemberdayaan ini seringkali tumpang tindih dengan istilah pendampingan meski keduanya sesungguhnya memiliki kaitan erat satu sama lain namun bagaimana pun juga konsep pemberdayaan boleh dikata merupakan terjemahan dari kata “Empowerment”. Meskipun begitu kedua konsep diatas tidak perlu dipertentangkan satu sama lain sebab kedua konsep ini senantiasa diorientasikan pada suatu kegiatan yang bertujuan untuk menciptakan perubahan ke arah yang lebih baik dalam semua bidang kehidupan masyarakat.

Nilai dan budaya memiliki peran yang sangat penting yang dapat mendorong serta mempercepat proses perubahan dalam masyarakat sehingga terbangun suatu komunitas yang kuat, maju dan mandiri dalam pencapaian tujuan pembangunan masyarakat. Sekalipun demikian, upaya untuk mencapai sasaran kegiatan pemberdayaan masyarakat ini rupanya tidaklah semudah sebagaimana yang diperkirakan oleh kebanyakan orang. Perlu dipahami kalau kegiatan pemberdayaan masyarakat ini juga memiliki keterkaitan erat dengan masalah pembangunan masyarakat.

Nilai-nilai di dalam masyarakat diperlukan untuk menentukan, tindakan atau sikap mana yang dianggap baik. Berdasarkan atas nilai-nilai inilah di susun norma-norma, yang menyatakan mana yang dianggap baik dan mana di anggap tidak baik yang dapat mempengaruhi kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Menghadapi modernisasi dan pembangunan sekarang ini, masyarakat menghadapi beberapa masalah, antara lain tentang bagaimana sikap terhadap nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat yang telah berakar dalam waktu yang lama. Apakah masyarakat menggantinya dengan nilai-nilai yang lain sesuai dengan perubahan atau perkembangan yang terjadi ataukah tetap berkompromi dan menganut nilai-nilai dasar yang lama namun dilakukan penyesuaian-penyesuaian. Pada hakekatnya nilai-nilai dasar merupakan nilai-nilai yang timbul dari struktur kehidupan masyarakat. Maka berarti struktur kehidupan masyarakat, sangat mewarnai pelaksanaan pembangunan masyarakat dan telah mengakibatkan perubahan pada masyarakat namun harus tetap mengingat realitas struktur kehidupan masyarakat, kalau tidak maka seorang individu atau suatu kelompok dapat terasing dari masyarakatnya sendiri.

Pemberdayaan Masyarakat

Rappaport (1984) misalnya mengartikan pemberdayaan sebagai suatu proses yang mana individu, organisasi dan masyarakat mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Sementara itu Soetomo (2013) mendefenisikan pemberdayaan sebagai suatu kondisi dimana orang yang tidak berdaya menciptakan suatu situasi sedemikian rupa sehingga mereka mampu menyampaikan keinginannya dan sekaligus mereka merasa dilibatkan di dalam kegiatan yang berkaitan dengan pemerintahan.

Akan tetapi terlepas dari semua itu tujuan suatu pemberdayaan masyarakat pada dasarnya;

  1. Dimaksudkan agar supaya individu, kelompok dan masyarakat memiliki kekuasaan atas kehidupannya
  2. Kegiatan pemberdayaan masyarakat diarahkan untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia sehingga mereka mampu keluar dari perangkap kemiskinan, ketidakberdayaan dan segala bentuk keterbelakangan. Dengan demikian kelompok yang tidak berdaya ini bisa mandiri dan tidak senantiasa tergantung pada individu serta kelompok lain dalam memenuhi kebutuhan dasarnya.
  3. Melalui kegiatan pada masyarakat dapat diciptakan suatu perubahan kearah yang lebih baik dalam semua aspek kehidupan masyarakat sehingga dapat ditingkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.
  4. Guna mencapai tujuan kegiatan pemberdayaan masyarakat maka ada beberapa hal yang harus dilakukan diantaranya perlunya ditumbuhkan etos kerja yang kuat, bersikap hemat, efisien, efektif, akuntabel serta mengapresiasi prinsip keterbukaan.

Walaupun demikian ada pendapat seperti yang dikemukakan oleh Anwas (2013) yang menganggap kalau pembangunan masyarakat dipandangnya sebagai sesuatu yang memiliki pusat perhatian pada upaya untuk membantu masyarakat di berbagai lapisan agar supaya mereka dapat tumbuh dan berkembang dengan memanfaatkan segala sarana dan fasilitas yang ada baik itu dalam bertindak, merencanakan, mengelola serta mengembangkan lingkungan fisiknya sehingga kesejahteraan sosialnya dapat tercapai. Oleh sebab itu, dapat dijelaskan bahwa pembangunan masyarakat hanya dapat dilakukan kalau didukung oleh sumber daya manusia yang cakap, terampil, inovatif, kreatif memiliki etos kerja yang tinggi, bersikap terbuka terhadap perubahan dan pembaharuan serta mandiri dalam merespon setiap masalah yang ada yang mana perilaku seperti ini sangat mendorong terjadinya perubahan masyarakat kearah yang lebih maju, berkembang dan modern. Apalagi dalam proses pembangunan masyarakat amat diperlukan adanya partisipasi aktif dan kerja sama yang baik diantara seluruh elemen masyarakat sehingga keinginan untuk mewujudkan suatu masyarakat yang sejahtera dalam semua aspek kehidupan manusia dapat terealisasi.

Pendekatan Pemberdayaan

Salah satu faktor yang dapat mendukung tercapainya sasaran kegiatan pemberdayaan masyarakat sangat dipengaruhi oleh jenis pendekatan yang di gunakan dalam melakukan kegiatan tersebut. Dalam hal ini pendekatan yang dimaksud terkait dengan cara yang digunakan agar supaya masyarakat yang menjadi kelompok sasaran kegiatan pemberdayaan bersikap terbuka dalam menerima berbagai bentuk unsur inovasi yang semuanya itu dimaksudkan agar supaya mereka dapat melepaskan diri dari berbagai aneka rupa keterbelakangan, isolasi sosial, keterpurukan serta ketertinggalan dalam berbagai sektor masyarakat.

Oleh sebab itu untuk memilih pendekatan yang dinilai cocok dengan kondisi sosial ekonomi dan budaya kelompok sasaran maka pada dasarnya ada beberapa hal yang perlu diperhatikan diantaranya : Pertama, kegiatan itu harus sifatnya terencana. Maksudnya program yang dibuat sebaiknya memiliki rentan waktu tertentu dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat seperti lembaga pemerintah, aktivis LSM, tokoh masyarakat, pemuka agama, tokoh generasi muda dan kelompok masyarakat yang lain yang dinilai akan memberi kontribusi yang besar bagi kegiatan pemberdayaan tersebut. Kedua, pendekatan yang digunakan sebaiknya dalam betuk kelompok dan tidak di lakukan secara individual. Pertimbangannya lewat pendekatan kelompok maka kegiatan yang dilaksanakan dapat berlangsung lebih efisien, efektif serta memberi hasil yang optimal dibandingkan dengan kegiatan yang dilakukan secara perorangan. Apalagi, tujuan utama kegiatan ini jelas lebih di orientasikan pada kepentingan masyarakat secara keseluruhan dan bukan hanya sebatas pada satu rumah tangga. Ketiga, melibatkan masyarakat secara aktif terutama kelompok yang menjadi sasaran kegiatan pemberdayaan. Ini sangat penting mengingat partisipasi aktif masyarakat akan memberikan manfaat secara langsung selain mereka dapat bekerja sambil belajar untuk mempraktekkan berbagai konsep dan program yang di sampaikan oleh para fasiitator. Keempat, sasarannya harus jelas dan terarah. Artinya semua agenda kegiatan yang ditawarkan pada kelompok sasaran memiliki tujuan yang jelas termasuk di dalamnya manfaat yang dapat di peroleh dari kegiatan itu khususnya yang bersentuhan langsung dengan masalah pemenuhan kebutuhan manusia. Kelima, kegiatan pemberdayaan masyarakat harus memiliki dana yang cukup. Sebagaimana diketahui bahwa program yang dirancang sedemikian rupa dan sebaik apapun bentuknya tentu terasa sulit untuk di implementasikan apabila tanpa di dukung oleh dana yang memadai. Di samping itu, masalah pengadaan infrastruktur termasuk alat peraga yang di perlukan bukan serta melibatkan sejumlah tenaga profesional hanya dapat dilakukan jika ditunjang oleh sektor finansial yang cukup. Keenam, masalah faktor budaya yang dimiliki kelompok sasaran harus pula mendapat perhatian yang serius. Masalahnya, jika kita belajar dari berbagai pengalaman sebelumnya menujukkan bahwa munculnya penolakan dari masyarakat setempat ternyata di sebabkan karena adanya sikap tradisi dan kepercayaan yang begitu kuat yang dimiliki masyarakat dan dianggap tidak sesuai dengan unsur inovasi yang diperkenalkan kepada mereka. Akibatnya upaya yang di lakukan oleh tenaga fasilitator dalam menciptakan perubahan sikap dan perilaku masyarakat tidak memberikan hasil yang maksimal. Dan akhirnya, pendekatan yang digunakan sebaiknya bersifat persuasif dan tidak kohersif dengan demikian, kelompok sasaran akan menerima program yang di tawarkan pada mereka secara sukarela tanpa merasa adanya tekanan dari pihak luar sehingga proses kegiatan pemberdayaan masyarakat dapat berlangsung dalam suasana yang koperatif, komformis, lancar , bersinergi dan terkendali.

Masalah pemilihan pendekatan yang dinilai tepat dalam melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat boleh dikatakan merupakan salah satu hal yang harus mendapat perhatian yang serius mengingat apabila mereka yang ikut terlibat dalam kegiatan pemberdayaan ini memanfaatkan pendekatan yang tidak tepat, keliru dan tidak sesuai dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat, maka tidak hanya menimbulkan kerugian materi, menyita waktu tapi juga kegiatan tersebut tidak memberikan hasil yang optimal sesuai dengan apa yang diharapkan sebelumnya. Apalagi, kelompok yang menjadi sasaran kegiatan pemberdayaan memiliki latar belakang sosial ekonomi dan budaya berbeda satu sama lain sehingga tentu saja model pendekatan yang digunakan haruslah disesuaikan dengan kemampuan, persepsi, perilaku dan budaya masyarakat setempat.

Oleh sebab itu,wajar jika sebelum melakukan kegiatan pemberdayaan termasuk didalamnya merancang agenda program kegiatan yang ingin diperkenalkan pada masyarakat, maka tentu sebaiknya dilakukan studi penjajakan lebih dahulu untuk mempelajari situasi dan kondisi sosial, ekonomi serta budaya masyarakat setempat, sehingga unsur inovasi dapat dikelola secara optimal dengan harapan akan terjadi suatu perubahan yang berkesinambungan kearah yang lebih baik yang mencakup semua aspek kehidupan manusia.

Beberapa hal yang harus diperhatikan sebelum digunakan suatu pendekatan maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa suatu pendekatan pemberdayaan masyarakat yang dinilai baik dan cocok untuk diterapkan apabila telah memenuhi sejumlah persyaratan diantaranya:

  1. Mudah dipahami dan dimengerti dikalangan kelompok penerima manfaat
  2. Pendekatan itu dinilai lebih efisien dan efektif dalam arti memiliki model yang sederhana namun bisa memberi manfaat yang maksimal bagi klien
  3. Melibatkan fasilitator yang memiliki keahlian serta keterampilan dibidangnya sehingga mereka mampu bekerja secara profesional
  4. Sekalipun pendekatan tersebut menciptakan perubahan bagi masyarakat tapi bukan berarti menghilangkan sama sekali nilai budaya lokal yang selama ini menjadi faktor perekat solidaritas sosial diantara sesama warga masyarakat karena tidak semua indvidu yang menjadi sasaran kegiatan pemberdayaan memiliki kompotensi yang sama maka pendekatan yang digunakan haruslah bisa mengakomodasi berbagai bentuk kekurangan yang dimiliki masyarakat dan kemudian secara persuasif mengatasi segala keterbatasan yang dimiliki individu tersebut lalu melepaskan mereka dari perangkap keterpurukan, kemiskinan dan keterbelakangan.
  5. Penggunaan pendekatan pemberdayaan masyarakat harus pula dilakukan secara cermat, terukur, teliti, bertahap, berkelanjutan serta tepat sasaran sehingga semua elemen yang menjadi kelompok penerima manfaat dapat diberdayakan dengan utuh dan tanpa merasa ada yang diperlakukan diskriminatif dari mereka yang memberi kontribusi bagi keberhasilan kegiatan tersebut.
  6. Agar supaya pendekatan ini dapat mempercepat terwujudnya suatu masyarakat yang mandiri maka tentu prinsip seperti transparansi, akuntanbilitas, responsif dan kesetaraan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Proses Pemberdayaan

Soenyoto Usman (2004) menjelaskan bahwa ”proses pemberdayaan mengandung dua kecenderungan. Pertama, proses pemberdayaan yang menekankan pada proses memberikan atau mengalihkan sebagian kekuatan, kekuasaan atau kemampuan kepada masyarakat agar individu lebih berdaya.

Kecenderungan pertama tersebut dapat disebut sebagai kecenderungan primer dari makna pemberdayaan. Sedangkan kecenderungan kedua atau kecenderungan sekunder menekankan pada proses menstimulasi, mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya melalui proses dialog”.

Rukminto (2001) menyebutkan ciri-ciri warga masyarakat berdaya yaitu:  

  1. Mampu memahami diri dan potensinya, mampu merencanakan (mengantisipasi kondisi perubahan ke depan)
  2. Mampu mengarahkan dirinya sendiri
  3. Memiliki kekuatan untuk berunding
  4. Memiliki bargaining power yang memadai dalam melakukan kerjasama yang saling menguntungkan, dan 
  5. Bertanggungjawab atas tindakannya.

            Soetomo (2003) menjelaskan lebih rinci bahwa yang dimaksud dengan masyarakat berdaya adalah masyarakat yang tahu, mengerti, faham, termotivasi, berkesempatan, memanfaatkan peluang, berenergi, mampu bekerjasama, tahu berbagai alternative, mampu mengambil keputusan, berani mengambil resiko, mampu mencari dan menangkap informasi dan mampu bertindak sesuai dengan situasi. Proses pemberdayaan yang melahirkan masyarakat yang memiliki sifat seperti yang diharapkan harus dilakukan secara berkesinambungan dengan mengoptimalkan partisipasi masyarakat secara bertanggungjawab.

Tujuan dan Tahapan Pemberdayaan masyarakat

Rukminto (2001) mengemukakan bahwa konsekuensi dan tanggungjawab utama dalam program pembangunan melalui pendekatan  pemberdayaan adalah masyarakat berdaya atau memiliki daya, kekuatan atau kemampuan. Kekuatan yang dimaksud dapat dilihat dari aspek fisik dan material, ekonomi, kelembagaan, kerjasama, kekuatan intelektual dan komitmen bersama dalam menerapkan prinsip-prinsip pemberdayaan.

Terkait dengan tujuan pemberdayaan, Sulistiyani (2004) menjelaskan bahwa tujuan yang ingin dicapai dari  pemberdayaan masyarakat adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berpikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan. Kemandirian masyarakat merupakan suatu kondisi yang dialami oleh masyarakat yang ditandai dengan kemampuan memikirkan, memutuskan serta melakukan sesuatu yang dipandang tepat demi mencapai pemecahan masalah yang dihadapi dengan mempergunakan daya/kemampuan yang dimiliki.

Daya kemampuan yang dimaksud adalah kemampuan kognitif, konatif, psikomotorik dan afektif serta sumber daya lainnya yang bersifat fisik/material. Kondisi kognitif pada hakikatnya merupakan kemampuan berpikir yang dilandasi oleh pengetahuan dan wawasan seseorang dalam rangka mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi. Kondisi konatif merupakan suatu sikap perilaku masyarakat yang terbentuk dan diarahkan pada perilaku yang sensitif terhadap nilai-nilai pemberdayaan masyarakat. Kondisi afektif adalah merupakan perasaan yang dimiliki oleh individu yang diharapkan dapat diintervensi untuk mencapai keberdayaan dalam sikap dan perilaku. Kemampuan psikomotorik merupakan kecakapan keterampilan yang dimiliki masyarakat sebagai upaya mendukung masyarakat dalam rangka melakukan aktivitas pembangunan. 

DAFTAR PUSTAKA

BUKU Adi, Isbandi Rukminto.2001. Pemberdayaan, Pengembangan Masyarakat dan Intervens Komunitas. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

Ala, Andre Bayo.1981. Kemiskinan dan Strategi Memerang Kemiskinan. Yogyakarta: Penerbit Liberty.

Alvin, Y. SO. 1994.  Perubahan Sosial dan Pembangunan. Jakarta:LP3ES.

Anwas, M Oos.2013. Pemberdayaan Masyarakat di Era Global. Bandung: Penerbit Alfabeta

Rappaport.1984. Studies in Empoerment: Introduction to he issue Prevention In Human Issue, USA

Sunyoto Usman,2004. Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Soetomo.2013.  Pemberdayaan Masyarakat. Yogyakarta:Pustaka Pelajar

INTERNET

http://www.sarjanaku.com/2011/09/pemberdayaan-masyarakat pengertian.html