tna das di kec.kahayan kuala kab. pulang pisau

oleh : Anang Wijayanto

BBPPKS Banjarmasin pada tahun 2015 melaksanakan training needs assessment yang berfokus untuk perancangan pendidikan dan pelatihan TKSM dan TKSP yang menangani potensi sumber kesejahteraan sosial di daerah aliran sungai. Training needs assessment dilaksanakan di Kecamatan Kahayan Kuala Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah pada tanggal 1 – 3 Desember 2015. Hasil yang didapat dari training needs assessment pada tahun 2015 akan menjadi dasar untuk perancangan kurikulum dan modul dan hal-hal yang terkait dengan persiapan dan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan pada tahun 2016. Mengapa hal ini dilakukan, karena BBPPKS Banjarmasin harus responsif terhadap semakin dinamisnya pembangunan yang berimbas terhadap semakin kompleksnya permasalahan kesejahteraan sosial.

Tranining needs assessment dilakukan terhadap 30 orang TKSM sebagai pendamping dan 2 orang TKSP sebagai pembina, TSKM dan TKSP inilah yang menangani potensi sumber kesejahteraan sosial di daerah aliran sungai. Tranining needs assessment dilakukan dengan difasilitasi Kantor Kecamatan Kahayan Kuala. Hasil tranining needs assessment untuk TKSM dan TKSP dapat diambil kesimpulan bahwa kompetensi yang diharapkan meliputi:

1. Kompetensi dasar, yaitu kompetensi yang berkaitan dengan dasar-dasar pekerjaan sosial yang meliputi pengetahuan, keterampilan dan nilai/sikap.

2. Kompetensi teknis, yaitu kompetensi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Kompetensi teknis ini meliputi:

a. Mempunyai pemahaman dan keterampilan dalam melakukan tahapan proses pendampingan terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial.

b. Mempunyai pemahaman dan keterampilan dalam melakukan penggalian dan pemanfaatan potensi sumber kesejahteraan sosial.

c. Mempunyai pemahaman dan keterampilan dalam pemberdayaan.

3. Sikap, meliputi:

a. Kemauan untuk melakukan tugas-tugas sosial.

b. Bertanggung jawab terhadap tugas.

c. Komitmen terhadap tugas dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

d. Empati.

e. Nilai-nilai pekerjaan sosial.

4. Kendala/hambatan yang dihadapi antara lain:

a. Kurangnya pengetahuan tentang ilmu kesejahteraan sosial/pekerjaan sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

b. Kurangnya kemampuan untuk melakukan pengembangan model-model kegiatan/pelayanan kesejahteraan sosial.

5. Kebutuhan pengembangan pendidikan dan pelatihan, hampir semua responden memiliki kebutuhan pendidikan dan pelatihan kesejahteraan sosi

Penelaahan Pagu Alokasi Anggaran Tahun 2016

(Anang Wijayanto)

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara telah mengamanatkan agar penganggaran menggunakan cara penganggaran berbasis kinerja dengan orientasi pada hasil (outcome). Pemerintah bertekad bahwa mulai tahun anggaran 2016 akan dijalankan sistem penganggaran berbasis hasil (outcome) secara penuh. BBPPKS Banjarmasin sebagai unit pelaksana teknis Kementerian Sosial dalam proses perencanaan penganggaran mempunyai kewajiban harus ditelaah baik oleh Inspektorat Jenderal dan Kementrian Keuangan.

Inspektorat Jenderal selaku Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) menelaah rencana anggaran BBPPKS Banjarmasin agar sesuai dengan regulasi penyusunan anggaran yang berlaku. Kesuaian tidak hanya melihat dari Standar Biaya Masukan (SBM) maupun Standar Biaya Keluaran (SBK), tetapi juga melihat kepatutan antara perencanaan dengan pelaksanaan. Penelaahan pagu alokasi anggaran dilaksanakan pada tanggal 3 November – 6 November 2015 bertempat di Hotel Grand Whiz Jalan Bukit Gading Raya Kav. 1 Kelapa Gading Jakarta Utara.

Penelaahan pagu alokasi anggaran fokus pada kegiatan pendidikan dan pelatihan kesejahteraan sosial yang merupakan prioritas dari rencana kerja Kementerian Sosial. Pendidikan dan pelatihan kesejahteraan sosial yang dilaksanakan harus menjawab kebutuhan dari direktorat lain. Pendidikan dan pelatihan kesejahteraan sosial yang akan dilaksanakan yang menjadi prioritas antara lain Diklat Pendamping Anak Berhadapan Hukum (ABH), Diklat Pendamping Korban Napza dan Diklat Konselor Adiksi. Sedangkan kegiatan lain yang juga menjadi prioritas antara lain kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan wilayah perbatasan atau pinggiran sesuai dengan Nawa Cita Presiden Joko Widodo dan pelaksanaan rapat koordinasi penyelenggaraan kesejahteraan sosial

Koordinasi Pelaksanaan Rakorbang dan Diklat

(Anang Wijayanto)

Kunjungan kerja BBPPKS Banjarmasin ke Kabupaten Gunung Mas dilakukan pada tanggal 24 – 27 Juni 2015. Kunjungan kerja dilakukan oleh Kepala BBPPKS Banjarmasin dengan didampingi oleh Kepala Bidang Penyelenggaraan Diklat dan Kerjasama, Kepala Bidang Program dan Evaluasi serta Kepala Seksi Penyusunan Program. Kunjungan kerja dilakukan dalam rangka koordinasi akan dilaksanakannya Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Rakorbang Kesos) di Palangkaraya. Pelaksanaan Rakorbang Kesos sendiri akan dibuka secara resmi oleh Menteri Sosial RI, sehingga perlu ada beberapa kegiatan yang disinergikan. Kegiatan-kegiatan yang disinergikan antara lain Diklat Pendamping Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT) di Palangkaraya dan peresmian relokasi daerah rawan bencana banjir di Desa Tanjung Karetak yang sebagian penganggarannya dari Kementerian Sosial. Koordinasi dan konsultasi dengan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas dilakukan karena Desa Tanjung Karetak sendiri masuk wilayah administrasi Kabupaten Gunung Mas.

Rombongan BBPPKS Banjarmasin dengan didampingi Kepala dan Sekretaris Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah diterima secara resmi oleh Bupati Gunung Mas Drs. Arton S. Dohong. Hasil koordinasi disepakati bahwa lokasi dan alokasi waktu antar lokasi dilakukannya tiga kegiatan tersebut perlu diperhatikan, karena berkaitan dengan mobilisasi kunjungan Menteri Sosial. Peresmian relokasi daerah rawan bencana banjir di Desa Tanjung Karetak Kabupaten Gunung Mas dimungkinkan bisa dikunjungi dan diresmikan oleh Menteri Sosial.

Bupati Gunung Mas mengijinkan dan menyarankan untuk kunjungan kerja Menteri Sosial ke Kabupaten Gunung Mas sebaiknya ke tempat relokasi daerah rawan bencana banjir di Tanjung Karetak karena lokasinya yang tidak terlalu jauh baik dari Palangkaraya, tempat dilaksanakannya Rakorbang Kesos dan Diklat Pendamping Sosial KAT.

Pelatihan Bagi Pelatih (TOT) IPWL

(Wina Marlina, A.KS, M.BA, Widyaiswara BBPPKS)

Amanat yang termaktub dalam Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang narkotika dan Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika, disana memuat bahwasanya pemerintah bersama segenap lapisan masyarakat telah melakukan berbagai langkah dan upaya untuk menyelamatkan para pengguna narkoba dan tidak lagi menempatkan para pengguna napza sebagai pelaku tindak pidana atau pelaku tindak kriminal. Upaya ini diperkuat dengan penetapan Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) pada tahun 2011 dan pencanangan tahun 2014 sebagai Tahun Penyelamatan Pengguna Narkoba.

Selanjutnya pada tanggal 11 Maret tahun 2014 lalu, telah diterbitkan Peraturan Bersama tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi yang ditandatangani oleh Mahkamah Agung, Kementerian Hukum dan HAM, Kejaksaan Agung, Kepolisian, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, dan Badan Narkotika Nasional.

Dengan terbitnya peraturan bersama ini maka para pengguna dan ataupun korban napza di Indonesia berhak mendapatkan layanan rehabilitasi yang diperlukan dalam rangka meminimalisir ketergantungan mereka terhadap napza.

Dewasa ini, tersedia 274 IPWL di seluruh Indonesia yang terdiri dari Rumah Sakit, Puskesmas, dan Lembaga Rehabilitasi Medis milik Pemerintah atau Swasta. Seluruh IPWL mampu melaksanakan rehabilitasi medis, baik terapi simtomatik maupun konseling adiksi Napza. Sedangkan, IPWL berbasis rumah sakit mampu memberikan rehabilitasi medis dalam bentuk rawat inap yang bersifat jangka pendek dan yang bersifat jangka panjang. Sementara Kementerian Sosial melakukan rehabilitasi sosial dimana didalamnya terdiri atas penguatan kapasitas pengguna/korban napzaagar dapat melaksanakan fungsi-fungsi sosialnya secara optimal dan kesiapan mereka untuk kembali ke masyarakat.

Dibutuhkan tenaga-tenaga handal dan profesional dalam rangka memberikan layanan rehabilitasi kepada pengguna/korban napza. Untuk itu Kementerian Sosial melalui Pusdiklat Kesejahteraan Sosial menyelenggarakan Diklat Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) yang terbagi menjadi 3 gelombang. Gelombang pertama ditujukan untuk Pimpinan/Ketua IPWL, kedua untuk Program Manager dan ketiga adalah tenaga-tenaga administrasi.

Diharapkan dengan diselenggarakannya diklat IPWL tersebut akan melahirkan tenaga-tenaga yang memiliki kemampuan baik secara empiris maupun praktik sebagai salah satu syarat mutlak untuk mendapatkan akreditasi layanan di IPWLnya masing-masing.

Prospek e-learning : Metode Pembelajaran Jarak Jauh

(Wina Marlina, A.KS, M.BA, Widyaiswara BBPPKS)

E-learning merupakan singkatan dari Elektronic Learning, merupakan cara baru dalam proses belajar mengajar yang menggunakan media elektronik khususnya internet sebagai sistem pembelajarannya. E-learning merupakan dasar dan konsekuensi logis dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.

Secara umum E-learning bisa mencakup pembelajaran yang dilakukan di media elektronik (internet) baik secara formal maupun informal. E-learning secara formal misalnya adalah pembelajaran dengan kurikulum, silabus, mata pelajaran dan tes yang telah diatur dan disusun berdasarkan jadwal yang telah disepakati pihak-pihak terkait (pengelola e-learning dan pembelajar sendiri). Selain itu E-learning bisa juga dilakukan secara informal dengan interaksi yang lebih sederhana, misalnya melalui sarana mailing list, e-newsletter atau website pribadi, organisasi dan perusahaan yang ingin mensosialisasikan jasa, program, pengetahuan atau keterampilan tertentu pada masyarakat luas dan tanpa memungut biaya.

E-learning dalam kontek pendidikan dan pelatihan (diklat) dipandang salah satu solusi untuk menjembatani kebutuhan baik calon maupun peserta diklat yang tersebar dibeberapa wilayah di Indonesia. Berdasar pada pertimbangan tersebut Kementerian Sosial RI bekerja sama dengan Die Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) Jerman melakukan kerjasama untuk mendidik dan melatih tenaga-tenaga dilingkungan Kementerian Sosial dalam hal ini balai-balai besar diklat kesejahteraan sosial yang terdiri atas Widyaiswara, staf potensial dan pihak-pihak terkait untuk mempelajari sekaligus membuat model uji coba E-learning di beberapa modul diklat yang selama ini sudah diselenggarakan.

Terdapat beberapa modul yang dipersiapkan untuk uji coba E-learning dilingkungan Kementerian Sosial RI, diantaranya adalah Modul PKH, Modul P2K2 (FDS), Modul Pelatihan Dasar Pekerjaan Sosial (PDPS), Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) dll.

Dengan adanya model pembelajaran jarak jauh ini maka proses pendidikan dan pelatihan (Diklat) baik untuk TKSM dan TKSP tidak selamanya harus dilakukan melalui tatap muka. Kesiapan sarana prasana serta jaringan internet yang memadai menjadi mutlak dibutuhkan, untuk itu kesiapan baik pemerintah pusat maupun daerah serta pihak-pihak terkait menjadi penentu keberhasilan terselenggaranya e-learning ini.