Rapat Kerja Teknis Sinkronisasi Kegiatan Tahun Anggaran 2017 dan Usulan Kegiatan Tahun Anggaran 2018 Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Banjarmasin

Banjarmasin 20/03/2017, BBPPKS Banjarmasin menyelenggarakan Rapat Kerja Teknis Sinkronisasi Kegiatan Tahun Anggaran 2017 dan Usulan Kegiatan Tahun Anggaran 2018

Rapat Kerja Teknis Sinkronisasi Kegiatan Tahun Anggaran 2017 dan Usulan Kegiatan Tahun Anggaran 2018 dihadiri oleh 46 orang peserta, yang terdiri dari Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan BBPPKS Banjarmasin, adapun narasumber pada kegiatan ini adalah dari PPK Yogyakarta, BBPPPKS Yogyakarta, dan Laboratorium dan Multimedia BBPPKS Yogyakarta.

 dilaksanakan selama 4 hari, dari tanggal 16 s.d. 19 Maret 2017 di Yogyakarta

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT) MANAJEMEN REHABILITASI SOSIAL BERBASIS MASYARAKAT BAGI KORBAN PENYALAHGUNAAN NAPZA TAHUN 2017

24/2/2017, Banjarbaru Masalah penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainya (NAPZA) tidak hanya di kota-kota besar saja, tapi sudah sampai ke kota-kota kecil di seluruh wilayah Republik Indonesia, mulai dari tingkat sosial ekonomi menengah bawah sampai tingkat sosial ekonomi atas. Penyalahgunaan NAPZA, terjadi pada semua kalangan usia, baik anak-anak, remaja, maupun dewasa. Namun berdasarkan data  yang ada, penyalahgunaan NAPZA paling banyak berumur antara 15–24 tahun. Tampaknya generasi muda tidak terkecuali anak-anak adalah sasaran strategis perdagangan gelap bahkan sasaran NAPZA. Oleh karena itu, bahaya dan pengaruhnya terhadap ancaman kelangsungan pembinaan generasi muda. 

Para pengguna narkoba yang berada diwilayah regional kalimantan meliputi Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara setiap  tahunnya mengalami peningkatan. pada Tahun 2015 kemarin menyebutkan ada 55 000 pecandu Narkoba di Kalimantan Selatan, 35.000 di Kalimantan Tengah dan 77.884 di Kalimantan  Timur, untuk Kalimantan Utara sebagai provinsi baru pengguna narkoba diwilayah tersebut sudah lebih dari 10 ribu. Dari data itu 1. 190 orang adalah pengguna baru, ini berarti dalam setahun hampir 2 ribu orang khususnya di Kalimantan Selatan terperangkap jebakan narkoba.

Penguatan semua elemen masyarakat tidak terkecuali keluarga sebagai pembentukan pertama karakter dalam kehidupan manusia diharapkan mampu menekan jumlah penyalahgunaan Napza baik dari sisi kuantitas maupun kualitas. Persoalan narkoba tidak sebatas korban dan pemulihan. Namun, sudah menjadi bahaya laten yang mengancam kedaulatan bangsa, seharusnya generasi muda itu produktif tapi karena narkoba dibuat kontraproduktif

Dalam setiap tahunnya terjadi peningkatan sehingga perlu upaya rehabilitasi bagi pengguna narkoba dan penindakan bagi yang mengedarkan atau bandarnya. Dengan memperhatikan itu BBPPKS Regioanl IV Kalimantan sebagai UPT Kementerian Sosial bertanggung jawab melaksanakan diklat Manajemen Rehabilitasi Sosial Berbasis Masyarakat bagi Korban Penyalahgunaan Napza pada tahun 2017 ini.

A.      Tujuan Diklat.

  1. Tujuan Umum, Setelah mengikuti Diklat ini diharapkan peserta mampu mengaplikasikan pengetahuan, nilai dan keterampilan dasar dalam melakukan rehabilitasi korban penyalahgunaan napza berbasis masyarakat.
  2. Tujuan Khusus, Setelah mengikuti Diklat, peserta mampu :
    1. Memahami kebijakan pemerintah dalam penanggulangan napza.
    2. Memahami regulasi rehabilitasi sosial bagi korban penyalahgunaan napza.
    3. Memahami penyalahgunaan napza dan cara penanggulangannya.
    4. Memahami pengetahuan umum tentang adiksi.
    5. Memahami stigma sosial
    6. Mengetahui dasar-dasar konseling Napza.
    7. Mengetahui dan mempraktekkan intervensi komunitas
    8. Memahami penguatan keluarga dalam penanggulangan napza
    9. Memahami pengembangan jejaring dan rujukan dalam penanggulangan napza  

B. Silabi Diklat :

NO
MATA DIKLAT DAN POKOK BAHASAN
JAMLAT
A
Materi Dasar ( 13 JP)
 
1.
2.
3.
4
5
Kebijakan pemerintah dalam penanggulangan Napza
Regulasi rehabilitasi sosial bagi korban Napza
Penyalahgunaan Napza dan cara penanggulangannya
Peresmian Gedung BBPPKS dan Pembekalan Peserta Diklat
Dinamika Kelompok
2
2
4
3
2
B
Materi Inti  ( 43 JP)                                                                                   
1.
Pengetahuan umum tentang adiksi :
a.       Pengetahuan dasar Fisiologi dan Farmakologi.
b.      Fisiologi adiksi sebagai penyakit otak
7
2.
Stigma Sosial :
a.       Pengertian
b.      Dampak stigma bagi korban penanggulangan Napza
c.       Peranan keluarga dalam menghadapi stigma terhadap korban napza
7
3.
Dasar-dasar konseling Napza :
a.       Pengertian
b.      Metode dan teknik dasar konseling
7
4.
Intervensi komunitas :
a.       Pengertian dan tujuan intervensi komunitas
b.      Strategi intervensi komunitas
c.       Prinsip dalam intervensi komunitas
d.      Proses praktik intervensi komunitas
e.      Tahapan intervensi komunitas
10
5.
Penguatan keluarga dalam penanggulangan Napza :
a.       Peranan keluarga dalam penanggulangan napza
7
6.
Pengembangan jejaring dan rujukan dalam penanganan napza 
5
C.
Penunjang ( 4 JP)
1.
2.
Pengarahan Program
Evaluasi Penyelenggaraan                                                                                                                  2
Pembukaan dan penutupan                                                                                                                
1
1
2
J U M L A H
60

 

RAPAT KOORDINASI PENGEMBANGAN SDM KESEJAHTERAAN SOSIAL REGIONAL IV KALIMANTAN TAHUN 2017

                                                            BANJARMASIN – 10/02/2017, Rapat Koordinasi Pengembangan SDM Kesejahteraan Sosial Regional IV Kalimantan Tahun 2017 dilaksanakan dari tanggal 7-10 Februari 2017 di Jakarta. Kegiatan ini diikuti oleh Dinas Sosial Propinsi, Dinas Sosial Kabupaten, Dinas Sosial Kota, BAPPEDA Propinsi dan BAPPEDA Kabupaten Se Regional Kalimantan meliputi Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Banjarmasin serta unsur Kementerian Sosial RI.

Rapat Koordinasi Pengembangan SDM Kesejahteraan Sosial Regional IV Kalimantan Tahun 2017 ini bertemakan sinkronisasi program dan kegiatan penyelenggaraan kesos pusat dan daerah dalam rangka penyusunan rencana kerja pemerintah (RKP) tahun 2018 dengan tujuan (1) tersinkronisasikannya kebijakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial tahun 2018 antara pusat dan daerah (2) tersusunnya program, kegiatan, target, lokasi dan anggaran penyelenggaraan kesejahteraan sosial tahun 2018 yang sinkron antara pusat dan daerah (3) terumuskannya nomenklatur program dan kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang selaras antara pusat dan daerah.

Rapat Koordinasi Pengembangan SDM Kesejahteraan Sosial Regional IV Kalimantan Tahun 2017 adalah untuk mengoptimalkan kinerja dan peran serta Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Banjarmasin untuk melakukan advokasi dan asistensi dalam perencanaan, penganggaran penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan mengkoordinasikan kegiatan program Kementerian Sosial di lingkup wilayah kerjanya. Pada kegiatan ini diundang narasumber yaitu Menteri Sosial RI, Deputi Bappenas, Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan, Dirjen Bangda Kementerian Dalam Negeri, Sekjen Kemensos, Irjen Kemensos, Kabadiklitpensos, Dirjen Rehabilitasi Sosial, Dirjen Linjamsos, Dirjen Pemberdayaan Sosial, Dirjen Penanganan Fakir Miskin, Sekretaris Ditjen Rehsos dan Kabag PP, Sekretaris Ditjen Linjamsos dan Kabag PP, Sekretaris Ditjen Pemberdayaan Sosial dan Kabag PP, Sekretaris Dit. PFM dan para Direktur dan Kabag PP, Sekretaris Badiklitpensos, para Kapus dan Kabalit, Ketua STKS, Kabag PP dan Kabid Program, Sekretaris Itjen dan Kabag PP dan Kapusdatin.

rakornis terpadu badiklitpensos kementerian sosial

OLEH: ANANG WIJAYANTO

Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Terpadu Badan Pendidikan, Penelitian dan Penyuluhan Sosial Tahun 2016 yang bertema Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Menuju Indonesia Hebat, bertujuan:

a. Memetakan progress maupun kendala/kelemahan dalam mengimplementasikan program dan kegiatan di tahun 2015 yang akan menjadi feedback dan input pembenahan dan peningkatan kinerja di tahun 2016.

b. Menyamakan persepsi dan komitmen dalam mengimplementasikan program dan kegiatan di tahun 2016 dalam kerangka kerja yang kondusif dan kolaboratif di lingkungan Badiklitpensos.

c. Memformulasikan agenda strategis dan kebijakan teknis sebagai bahan dalam pengimplementasian program dan kegiatan di tahun 2017 maupun perencanaan program di tahun selanjutnya.

Kegiatan Rakornis Terpadu Badiklitpensos dibuka secara resmi pada hari kedua oleh Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, selanjutnya Menteri Sosial memberikan arahan tentang pentingnya koordinasi agar kebijakan, program dan kegiatan Badiklitpensos selaras dengan kebijakan, program dan kegiatan unit eselon I lain di Kementerian Sosial. Perubahan setiap individu di Badiklitpensos harus terus diupayakan agar selalu update dengan perkembangan ilmu pengetahuan yang menjadi landasan pokok bagi setiap individu di Badiklitpensos. Dengan demikian setiap produk yang dihasil baik oleh widyaiswara, peneliti maupun dosen sesuai dengan kebutuhan unit eselon I lain dan dapat digunakan sebagai landasan dalam setiap pengambilan kebijakan.

Kegiatan masuk pada sesi panel paparan dari narasumber yang dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Panel yang dibagi pada 3 panel, menghadirkan paparan dari Kabadiklitpensos, Mu’man Nuryana dengan judul Arah Kebijakan dan Program Badiklitpensos 2016, dilanjutkan dengan paparan dari Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Antar Lembaga, Emmy Widayanti dengan judul Pendayagunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Kediklatan Menuju Terwujudnya Percepatan Pengembangan SDM Kesejahteraan Sosial. Panel dilanjutkan dengan tanya jawab. Panel kedua dilaksanakan diskusi panel oleh para sekretaris unit eselon I yang diawali dengan paparan dari Sekretaris Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial, Kanya Eka Santi dengan judul Kebutuhan Pengembangan SDM Rehsos melalui Kediklatan dan Kelitbangan dilanjutkan dengan paparan dari Sekretaris Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin Mokhamad O. Royani, dengan judul Kebutuhan Diklat & Penelitian Ditjen PFM lalu penyampaian paparan oleh Sesditjen Pemberdayaan Sosial, Pepen Nazaruddin dengan judul Kebutuhan Pengembangan SDM Kesejahteraan Sosial Melalui Kediklatan dan Kelitbangan di Lingkungan Ditjen Pemberdayaan Sosial, terakhir di panel sesi kedua ini oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, Margowiyono dengan paparan terkait Kebutuhan Pengembangan SDM Kesos Melalui Kediklatan dan Kelitbangan di Lingkungan Ditjen Perlindungan dan Jaminan Sosial.

Pada panel akhir, penyampaian paparan dari Deputi Diklat Aparatur Lembaga Administrasi Negara Dr. Muhammad Idris, dengan judul Good Training Governance: Alternatif Memperkuat Pengembangan Kompetensi SDM Kemensos lalu paparan dari Inspektur Bidang Penunjang Kementerian Sosial, I Wayan Wirawan, menyampaikan paparan dengan judul Kebijakan Pengawasan Tahun 2016. Dilanjutkan dengan sesi tanya jawab pada setiap paparan.

Pada hari ketiga dilaksanakan Diskusi Kelompok yang dibagi pada Rakornis Program yang membahasa OTK UPT Badiklitpensos, Rakorbang Pengembangan SDM Kesos serta Rencana Umum Pengadaan dan Tertib Pengelolaan Keuangan di lingkungan Badiklitpensos, lalu Kelompok Rakor Diklat Kesos: Sinergi Program Diklat 2016, Pengembangan SDM Kesos melalui Diklat Berbasis IT dan terakhir kelompok Himpenindo dengan Sosialisasi Kelembagaan dan Program Kerja Himpenindo. Selanjutnya dilaksanakan agenda menyampaikan hasil pembahasan dari tiap-tiap kelompok kerja baik dari Kelompok 1 yang bertemakan Pengembangan Widyaiswara dan Kegiatan Lainnya, Kelompok 2 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai, Kelompok 3 bertema Standar Biaya Keluaran (SBK) dan Kelompok 4 Penjaminan Mutu Diklat. Dilanjutkan dengan tanggapan dari peserta terhadap hasil masing-masing Kelompok Kerja dan kegiatan diakhiri dan ditutup oleh Kepala Badiklitpensos.